Page 133 - Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
P. 133

penyebab  di  balik  perbedaan  tersebut  agar  kita  dapat  mengatasi
                  masalah tersebut secara efektif.

                  6.6.2.  Mengapa Kehidupan yang Demokratis itu Penting?
                  Secara  esensial,  suatu  negara  dapat  dikategorikan  sebagai  negara
                  demokratis  ketika  dalam  sistem  pemerintahannya,  warga  negara
                  memiliki  kesempatan  untuk  aktif  berpartisipasi  dalam  proses
                  pengambilan keputusan, menikmati kesetaraan di bawah hukum, dan
                  menerima  penghasilan  yang  cukup  melalui  distribusi  pendapatan
                  yang adil. Mari kita jelaskan makna dari ketiga aspek ini secara lebih
                  rinci.

                   1.  Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan
                      Dalam  sistem  pemerintahan  yang  berpegang  pada  prinsip
                      demokrasi,  kekuasaan  tertinggi  berada  di  tangan  rakyat,  dan
                      pemerintah  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  keinginan
                      rakyat.  Aspirasi  dan  kehendak  rakyat  harus  dipenuhi,  dan
                      pelaksanaan  pemerintahan  harus  sesuai  dengan  konstitusi  yang
                      menjadi  panduan  dalam  mengelola  negara.  Para  pembuat
                      kebijakan harus memperhatikan berbagai aspirasi yang muncul di
                      masyarakat.  Kebijakan  yang  diterapkan  harus  mencerminkan
                      beragam  keinginan  masyarakat.  Sebagai  contoh,  jika  suatu  kota

                      memiliki  masalah  polusi  udara  akibat  asap  rokok,  maka
                      pemerintah setempat dapat mengeluarkan regulasi yang melarang
                      merokok     di   tempat   umum      sebagai   respons   terhadap
                      kekhawatiran tersebut.
                   2.  Persamaan Kedudukan di Depan Hukum
                      Untuk  memastikan  pemerintahan  yang  baik  dan  perlindungan
                      terhadap  rakyat,  hukum  menjadi  suatu  keharusan.  Hukum
                      mengatur  perilaku  penguasa,  hak  dan  tanggung  jawab  mereka,
                      serta  hak  dan  tanggung  jawab  rakyat.  Semua  warga  memiliki
                      status  yang  sama  di  mata  hukum,  sehingga  penegakan  hukum
                      harus  adil  dan  benar.  Hukum  tidak  boleh  bersikap  pilih  kasih.
                      Individu  yang  melakukan  pelanggaran  harus  dikenai  sanksi
                      sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Untuk  mencapai  hal  ini,  perlu
                      adanya  aparat  penegak  hukum  yang  tegas  dan  bijaksana,  yang
                      tidak  terpengaruh  oleh  pemerintahan  yang  berkuasa,  dan





                   Pendidikan Kewarganegaraan                                     131
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138