Page 93 - Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
P. 93

Untuk  lebih  memahami  bagaimana  hubungan  warga  negara  dengan
                  negara bersifat timbal balik atau resiprokalitas, kita dapat memeriksa
                  naskah  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  mencari  pasal-pasal  yang
                  mencakup  aturan  dasar  tentang  hak  serta  aturan  dasar  tentang
                  kewajiban  warga  negara.  Sebagai  contoh,  hak  warga  negara  untuk
                  mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat
                  2,  UUD  1945)  membawa  kewajiban  bagi  negara  untuk  memberikan
                  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  warga  negara.  Untuk
                  mewujudkan pemenuhan hak ini, pemerintah setiap tahun membuka
                  lowongan  pekerjaan  di  berbagai  bidang  dan  memberikan  subsidi
                  kepada rakyat.

                  Untuk  menjalankan  kewajiban-kewajiban  yang  diberlakukan  negara,
                  berbagai  kebijakan  dan  peraturan  diterapkan  dan  menjadi  tanggung
                  jawab warga negara untuk mematuhinya. Salah satu contoh kewajiban
                  utama saat ini adalah kewajiban membayar pajak, sesuai dengan Pasal
                  23A  dalam  UUD  1945.  Hal  ini  disebabkan  oleh  peran  krusial  pajak
                  sebagai  sumber  utama  pendapatan  negara  dalam  mendukung
                  pengeluaran  dan  pembangunan.  Tanpa  sumber  pendapatan  pajak
                  yang substansial, kemampuan negara dalam membiayai pengeluaran
                  akan  terbatas.  Pajak,  saat  ini,  berkontribusi  sekitar  74,63%  dari  total
                  pendapatan  negara.  Oleh  karena  itu,  membayar  pajak  adalah  salah
                  satu  contoh  kewajiban  warga  negara  yang  sangat  relevan  dalam
                  konteks pembangunan seperti sekarang.

                  Dengan penerimaan pendapatan pajak dari warga negara, pemerintah
                  juga  dapat  memenuhi  hak-hak  warga  negara,  termasuk  hak  untuk
                  mendapatkan penghidupan yang layak.

                  Apakah  kesimpulan  Anda  terkait  perumusan  dalam  pasal-pasal
                  Konstitusi UUD NRI 1945 yang mencakup aturan dasar tentang hak
                  dan kewajiban? Apakah benar bahwa masyarakat Indonesia mengakui
                  keberadaan keseimbangan antara hak dan kewajiban?

                  5.3.  Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik
                        tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan
                        Warga Negara Indonesia
                  5.3.1.  Sumber Historis
                  Dalam sejarahnya, perjuangan untuk mengakui dan menegakkan hak
                  asasi manusia pertama kali muncul di dunia Barat, terutama di Eropa.

                   Pendidikan Kewarganegaraan                                     91
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98