Page 84 - Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
P. 84
ada sengketa hukum yang berkaitan dengan ketentuan UUD NRI
1945, maka Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah
ketentuan tersebut sah atau tidak. Mahkamah ini bertugas
menjaga konsistensi antara hukum yang berlaku dengan UUD
NRI 1945.
4. Perlindungan Hak Asasi. UUD NRI 1945 juga berisi berbagai
ketentuan tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dasar
negara yang harus dihormati dalam seluruh peraturan hukum. Ini
mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan beragama, hak atas
pendidikan, dan hak atas keadilan. Jika ada undang-undang atau
peraturan yang melanggar hak-hak ini, individu atau kelompok
dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk
melindungi hak-hak mereka.
Dengan demikian, prinsip bahwa peraturan perundang-undangan di
Indonesia harus sesuai dengan UUD NRI 1945 adalah dasar dari
sistem hukum konstitusional di negara tersebut. Ini adalah cara untuk
memastikan bahwa hukum di Indonesia mencerminkan nilai-nilai dan
prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi, dan untuk
melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara sesuai dengan
kerangka hukum yang telah ditetapkan.
Perubahan konstitusi Indonesia memiliki dampak yang signifikan
pada berbagai aspek kehidupan negara, termasuk dalam hal sistem
perpajakan yang berperan penting dalam penyediaan dana untuk
pembangunan nasional. Sebuah contoh nyata perubahan konstitusi
yang penting dalam konteks ini adalah pengesahan Amandemen
Ketiga UUD NRI 1945 pada tahun 2001, yang mengubah ketentuan
tentang otonomi daerah dan perpajakan.
Sebelum Amandemen Ketiga UUD NRI 1945, sistem perpajakan di
Indonesia sangat terpusat di pemerintah pusat. Pemerintah pusat
mengendalikan dan mengumpulkan sebagian besar penerimaan pajak,
sedangkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam
pengelolaan dan pengumpulan pajak. Namun, dengan adanya
perubahan konstitusi ini, terjadi pergeseran penting dalam sistem
perpajakan yang memberikan lebih banyak kewenangan dan sumber
pendapatan kepada pemerintah daerah.
Pendidikan Kewarganegaraan 82
