Page 69 - Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
P. 69
tata tertib masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab untuk
menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada mereka yang
melanggar aturan tersebut. Ini membantu menciptakan kerangka
kerja yang setara bagi semua warga negara. Pentingnya lembaga-
lembaga politik dan pemerintahan yang kuat dan berfungsi
dengan baik dalam mewujudkan perilaku integratif tidak bisa
dilebih-lebihkan. Mereka membantu menciptakan struktur dan
aturan yang memungkinkan berbagai kelompok masyarakat
bekerja bersama secara teratur dan sistematis untuk mencapai
tujuan bersama yang lebih besar.
3.6.2. Tantangan dalam membangun integrasi
Membangun integrasi merupakan suatu proses yang tidak selalu
mudah dan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan.
Tantangan dalam membangun integrasi dapat bervariasi tergantung
pada konteksnya, tetapi beberapa tantangan umum yang sering
dihadapi meliputi dimensi vertical dan horizontal.
Dalam dimensi horizontal, Santoso et al. (2023) menyebutkan bahwa
hambatan terbesar dalam upaya mencapai integrasi nasional di
Indonesia adalah perpecahan yang berakar pada perbedaan suku,
agama, ras, dan geografi. Adanya perbedaan suku: Indonesia memiliki
beragam kelompok etnis atau suku bangsa yang tersebar di seluruh
kepulauan. Setiap suku memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang
unik. Kadang-kadang, perbedaan ini dapat menciptakan persaingan,
ketidaksetujuan, atau bahkan konflik, terutama dalam hal pemenuhan
kepentingan etnis tertentu. Disamping itu, Indonesia juga memiliki
keragaman agama, dengan mayoritas penduduk beragama Islam,
tetapi juga ada pemeluk agama Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-
agama lainnya. Tantangan muncul ketika perbedaan agama ini
memengaruhi tindakan sosial, politik, dan budaya, dan bisa memicu
konflik antaragama.
Dalam hal perbedaan ras dan geografi, konsep ras seperti yang
ditemukan di negara-negara lain mungkin tidak menjadi faktor utama
dalam perpecahan. Namun, perbedaan warna kulit atau ciri fisik
tertentu dapat memengaruhi persepsi sosial dan memicu diskriminasi.
Begitu pula dengan kepulauan Indonesia yang luas menciptakan
perbedaan geografis yang signifikan. Perbedaan ini mencakup kondisi
Pendidikan Kewarganegaraan 67
